KOBA, BANGKA TENGAH | Jejakkriminal.info – Keterbatasan akses Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat penutupan sementara salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Koba, Bangka Tengah, memicu keresahan luas di kalangan warga. Kebijakan ini dinilai bukan lagi sebagai langkah penertiban yang solutif, melainkan sebuah tindakan yang mengancam stabilitas mobilitas ekonomi masyarakat di desa-desa terpencil.
Darwin, perwakilan masyarakat setempat, menyoroti bahwa penutupan SPBU tersebut telah menimbulkan dampak berantai yang luar biasa. Akses masyarakat yang berada jauh dari pusat kota untuk mendapatkan BBM kini menjadi sangat terbatas, yang secara otomatis memicu lonjakan harga di tingkat pengerit dan sangat memberatkan masyarakat kecil.
Kelangkaan BBM di Koba: Ketika Kebijakan Penertiban Menjadi Ancaman Nyata bagi Masyarakat
”Tindakan yang katanya bertujuan untuk penertiban, jika tidak dibarengi dengan solusi aksesibilitas, justru menjadi bumerang yang menyengsarakan masyarakat. Ketika BBM sulit didapat, roda ekonomi masyarakat praktis lumpuh total. Pekerjaan petani, nelayan, dan pedagang kecil di kampung-kampung sangat bergantung pada ketersediaan BBM,” tegas Darwin saat ditemui, Jumat (10/7/2026).
Darwin menawarkan solusi konkret agar distribusi BBM tetap berjalan tanpa harus mengorbankan akses warga pelosok. Ia mengusulkan adanya sistem pengaturan jadwal khusus bagi pengerit. Dengan sistem penjadwalan yang disiplin, distribusi BBM ke daerah terpencil dapat terpantau dan teratur, sehingga tidak terjadi penumpukan atau kecurangan di SPBU.
Selain itu, ia menyoroti perlunya pembenahan di internal pengelola SPBU. Menurutnya, jika terdapat karyawan SPBU yang terbukti bekerja sama dalam praktik yang merugikan masyarakat atau tidak transparan dalam penyaluran, pihak manajemen tidak boleh ragu untuk melakukan tindakan tegas.
”Kami mengusulkan adanya pengaturan jadwal untuk pengerit agar tidak terjadi antrean panjang yang tidak perlu. Di sisi lain, jika ada oknum karyawan SPBU yang bermain curang, mereka harus segera dievaluasi hingga pemecatan. Karyawan yang tidak melayani kepentingan masyarakat luas tidak layak dipertahankan,” tegas Darwin.
Melihat kondisi ini, masyarakat mendesak Pemerintah Daerah Bangka Tengah untuk segera memberikan perhatian serius. Perlu adanya kebijakan yang menyeimbangkan antara aspek penertiban regulasi dengan jaminan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.
Stabilitas ketersediaan BBM diyakini menjadi kunci utama agar ekonomi masyarakat tidak mati. Masyarakat berharap pemerintah dapat duduk bersama dengan pengelola SPBU dan perwakilan warga untuk mencari jalan tengah yang tidak mematikan mobilitas masyarakat di pelosok, sebelum kondisi di lapangan semakin memburuk.
Butet
